(sumber gambar: https://discover.hubpages.com/politics/Why-the-Genocide-in-West-Papua-affects-You)
Sumber dari konflik yang telah ada sejak lama ini menyangkut perihal masuknya Papua ke Indonesia, perbedaan persepsi mengenai integrasi Papua ke Indonesia ini menyebabkan ketidaksepakatan. Konflik di tanah Papua juga kian membesar karena adanya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, serta marginalisasi dan diskriminasi terhadap kaum Papua. Beberapa pihak juga selalu menganggap bahwa OPM adalah kelompok separatis.
(Tentara KNIL berpose. Februari 1947)
Pada tahun 1949, terjadi perbedaan pendapat antara Indonesia dan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Mereka tidak menemukan titik tengah dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan inilah presiden Soekarno membuat operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) guna membebaskan Papua dari politik dekolonisasi Belanda. Pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang berisikan pengalihan adminstrasi di Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 10 Oktober 1962 dan pada akhirnya pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan keputusan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah penyerahan itu, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua ke dalam kedaulatan Indonesia melalui Dekrit Presiden No. 8 dan 11/1963.
Taufik Tuhana dalam bukunya berjudul Mengapa Papua Bergejolak menjelaskan bahwa para nasionalis Papua yang dulu membutuhkan pemerintahan Belanda berusaha membujuk organisasi-organisasi dan menghimpun putra-putri Papua dalam gerakan bawah tanah. Hal ini mereka upayakan untuk Papua yang terbebas dari Indonesia dan Belanda hingga pada 26 Juli 1965 mulai muncul gerakan OPM yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom.
Diskriminasi awal yang nasionalis Papua rasakan adalah tidak dilibatkannya mereka dalam perjanjian New York, padahal mereka seharusnya ikut dilibatkan dalam membahas pembebasan Papua. PBB menganggap bahwa masyarakat papua masih terlalu lugu dan primitif, perwakilan Papua yang berangkat ke konferensi hanyalah orang-orang transmigrasi yang notabennya bukan orang asli Papua, lantas bagaimana nasib 800ribu orang Papua? Apakah mereka tidak boleh menentukan nasib mereka sendiri?
Pada tahun 1999, setelah presiden B.J. Habibie memberikan referendum bagi Timor Timur, beberapa nasionalis Papua datang kepadanya, mereka meminta hak yang sama sebagaimana Timor Timur. Namun B. J. Habibie menolak dialog politik dengan mereka, ucapnya Papua akan diberikan otonomi khusus. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengayomi Papua dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas di wilayah tersebut. Salah satu langkah penting adalah penerapan Otonomi Khusus (OTSUS) pada tahun 2001, yang memberikan wewenang dan alokasi dana lebih besar kepada pemerintah daerah Papua untuk pengelolaan sendiri. Dalam rangka meningkatkan infrastruktur, pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program ini dirancang untuk mengatasi ketertinggalan di Papua dan memberikan peluang lebih baik bagi penduduk lokal.
Namun, tantangan signifikan tetap ada. Penerapan OTSUS sering menghadapi masalah, seperti korupsi dan ketidakmerataan dalam distribusi dana, yang menghambat efektivitasnya. Pembangunan infrastruktur juga kadang terhambat oleh masalah logistik dan konflik lokal. Selain itu, ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua sering kali disebabkan oleh pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, serta kurangnya dialog yang efektif dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat. Konflik kekerasan dan ketidakadilan juga terus menjadi isu yang mempersulit upaya-upaya untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di wilayah tersebut.
Beberapa persoalan Papua memang kompleks, entah mana yang baik tentunya tergantung persepsi masing-masing. Mulai dari pelanggaran HAM, politik, hingga pemberian otonomi khusus, harusnya bisa lebih dikembangkan lagi. Jika pemerintah bisa lebih mengayomi Papua tanpa kekerasan militer, mungkin hal baik bisa terjadi.
Komentar
Posting Komentar